Pemberdayaanperan Kadin di daerah perlu dimaksimalkan. “Saya sudah keliling menanyakan permasalahan Kadin ke daerah-daerah. Mereka kesulitan menambah anggota,†jelasnya. Menurutnya, banyak pengusaha di daerah yang mempertanyakan keuntungan dan manfaat apabila menjadi anggota Kadin. “Mereka pikir Kadin tidak ada benefitnya.
INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mempertanyakan masih banyaknya pelaku usaha yang belum bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Padahal, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang menjadi wadah sosialisasi kebijakan pemerintah. Usai menyaksikan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis 8/12/2017, Enggar bilang, Kadin merupakan satu-satunya organisasi yang dilindungi landasan hukum melalui UU No 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Kepres No 17 Tahun 2010. Dalam Kepres 17/2010, perusahaan atau dunia usaha diwajibkan bergabung dengan Kadin. "Sampai sekarang belum semua dunia usaha tergabung dalam Kadin. Lebih banyak yang tidak terdaftar daripada yang terdaftar," kata Enggar. Jika seluruh pengusaha dan perusahaan bergabung di Kadin, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan akan lebih mudah berkomunikasi, baik dalam menerbitkan aturan maupun mensosialisasikan terkait kegitaan perdagangan kepada dunia usaha. Menurut Enggar, selama ini ada beberapa perusahaan yang tidak mengetahui kebijakan perdagangan yang berlaku karena tidak terdaftar dalam keanggotaan asosiasi tertentu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani mengakui, masih banyak dunia usaha yang tidak terdaftar dalam keanggotaan Kadin, meskipun ia tidak mengetahui jumlah pastinya. Saat ini, Kadin mencatat, sudah ada sekitar 324 ribu perusahaan dan lebih dari 200 asosiasi yang terdaftar menjadi anggota. Rosan menjelaskan keuntungan perusahaan maupun asosiasi yang terdaftar di Kadin adalah bisa menyuarakan kepentingan atau kebijakan yang menghambat kegiatan berusaha. "Banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan dunia usaha, mengajak Kadin bicara dulu. Bukan hanya perdagangan, tapi juga perindustrian, kemaritiman, semua itu peran Kadin membawa suara dari dunia usaha kepada pemerintah," kata dia. Dengan adanya kerja sama tentang Integrasi Data Perusahaan di Bidang Perdagangan secara Online yang ditandatangani melalui nota kesepahaman pada Kamis 7/12, Kadin juga dapat melakukan pembinaan terhadap anggota atau perusahaan tertentu yang tidak menaati peraturan. "Kami diminta selain sosialisasi, juga pembinaan. Misalnya perusahaan itu ada yang nakal, yang kurang baik dalam berusaha, melakukan pelanggaran. Itu harus dicorey dari Kadin dan tidak boleh kembali. Kami siap melakukan itu," ungkapnya. Ada pun kerja sama ini meliputi penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan di bidang perdagangan, khususnya data Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan TDP para pengusaha. Selama ini data perusahaan tersebut dikelola oleh Kemendag melalui sistem informasi secara online. Perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan SIUP dan TDP secara online, otomatis mendapatkan KTA Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Kadin. Penerbitan KTA ini tidak dipungut biaya atau gratis. Melalui kerja sama ini, Rosan berharap jumlah anggota Kadin akan bertambah dan secara organisasi Kadin akan semakin kokoh dan kuat. Saat ini Kadin Indonesia sudah berada di 34 Provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota se-Indonesia. Selain Dewan Pengurus Harian, untuk menunjang tugas-tugas Kadin Indonesia di tingkat regional dan internasional, Kadin memiliki 36 Komite Bilateral Luar Negeri. [tar]JAKARTA- Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi anggota Dewan (Council) Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization - IMO ) kategori C periode 2016 - 2017 dalam sidang Majelis (Assembly) IMO ke-29 tanggal 23 November - 2 Desember 2015 di Kantor Pusat IMO London Inggris.Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit menjelaskan Form Pendaftaran Anggota Biasa Data Badan Usaha . Tanggal Perusahaan Didirikan Data Kekayaan Badan Usaha Jumlah Tenaga Kerja Direksi/Pengurus Komisaris/Pengawas . Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI . Data Pabrik Bagi Industri Manufaktur Berkas yang Dikirimkan Login & Contact Person Kusioner Pernyataan Bersama ini kami menyatakan pemahaman kami bahwa Kamar Dagang dan Industri KADIN merupakan satu-satunya organisasi sebagai wadah pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KADIN. Dengan Undang-Undang tersebut ditetapkan adanya satu Kamar dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan Kamar Dagang Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan. Setiap pengusaha Indonesia serta organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha harus menjadi anggota KADIN dengan mendaftar pada KADIN Berkenaan dengan hal tersebut, semua data dan informasi yang telah kami sampaikan mengenai perusahaan/organisasi kami dalam rangka permohonan untuk menjadi anggota KADIN adalah lengkap, mutakhir/terbaru dan benar. Apabila diperlukan, kami siap untuk menyampaikan dokumen-dokumen pendukung atas keterangan yang telah kami sampaikan dan siap menerima akibat sesuai pedoman organisasi yang berlaku dari penyampaian keterangan/informasi yang salah. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Demikianjuga dalam Pasal 5 disebutkan, Kadin independen, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan. Faktanya, menjadi anggota Kadin dipungut biaya antara Rp2-Rp2,5 juta. Itu harus dibayar setiap tahunnya.
JAKARTA - PT Pegadaian Persero menggandeng Kamar Dagang Industri Indonesia KADIN DKI Jakarta untuk ikut dalam upaya pemberdayaan anggota Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah UMKM sebagai agen Pegadaian. Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi berharap Pegadaian bisa membantu anggota KADIN DKI Jakarta terutama pelaku UMKM untuk bisa memutar roda perekonomiannya yang sempat terhambat akibat mengungkap sekitar 15 ribu anggota KADIN DKI Jakarta aktif, bisa dan siap turut menjadi agen perusahaan pergadaian pelat merah ini. "Oleh karena itu, saya berharap dari 5 wilayah di Jakarta, masing-masing bisa memiliki perwakilannya untuk menjadi agen dan membantu memasarkan produk-produk Pegadaian yang bisa menambah pemasukan dari masing-masing anggota," ujar Diana dalam keterangannya, dikutip Jumat 12/2/2021. Para anggota KADIN DKI Jakarta yang menjadi agen Pegadaian akan mendapatkan sosialisasi mengenai produk-produk Pegadaian, dan pendampingan serta pembinaan tentang keagenan. Pegadaian juga akan memfasilitasi pengajuan kredit dan promosi yang sedang berlaku atas produk Pegadaian, hingga pemberian fee bagi anggota KADIN DKI Jakarta yang menjadi agen baru, sesuai ketentuan yang JugaDapat Banyak Angpao, Yuk Alokasikan Untuk IniPenderita Diabetes Bisa Divaksin Virus Corona, Ini SyaratnyaDirektur Jaringan, Operasi dan Penjualan Pegadaian Damar Latri Setiawan berharap besar dengan ikut menjadi agen Pegadaian, harapannya para UMKM ini lebih cepat naik kelas. Adapun fokus penyediaan layanan dari produk-produk pegadaian meliputi Tabungan Emas, Kreasi, Amanah, Arrum Haji, Arrum Safar dan Mulia yang bisa dimanfaatkan bagi para anggota KADIN DKI Jakarta yang menjadi agen."Seperti kita ketahui, jaringan keanggotaan KADIN DKI Jakarta yang berfokus pada UMKM sangat luas. Kami yakin, kerja sama ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama untuk membantu menambah pendapatan para pelaku UMKM yang menjadi agen Pegadaian," ungkap Damar. Hingga saat ini tercatat lebih dari 800 perusahaan yang telah bersinergi dengan Pegadaian, diantaranya BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan instansi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Perkembangan Industri saat ini sungguh sangat pesat apalagi dengan dukungan teknologi yang begitu canggih dan memungkinkan bisa melakukan bisnis dengan efisien dan efektif. Dengan adanya teknologi industri menjadi serasa di genggaman, dalam hal operasional hingga bertransaksi. Namun demikian, untuk kontroling dan management yang mengatur tentang perekonomian yang ada saat ini di Indonesia serta memberikan wadah, khususnya para pengusaha harus ada wadahnya. Syukur ada wadah yang tepat yang sudah berdiri sampai saat ini di Negara kita yang membuat para pengusaha bisa bergabung dan mengembangkan bisnisnya, yaitu kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yang berdiri sejak 1968 ini konsentrasi dalam hal perkembangan perekonomian Indonesia, juga banyak memberikan sumbangsih bagi para pelaku bisnis nasional sehingga bisa meningkatkan perkembangan usahanya. kadin Dalam tulisan ini lebih mengedepankan pada sisi manfaat yang bisa dirasakan pada anggotanya. Menjadi anggota Kadin banyak yang bisa dipetik berbagai hal positif mulai dari pengembangan bisnis, hingga peluang peluang usaha yang sesuai dengan perkembangan terkini, lebih jelasnya berikut ini manfaat yang bisa dirasakan para anggota kadin, yaitu 1. Bisa mengetahui berbagai peluang bisnis terkini 2. Bisa memiliki Surat resmi yang mendukung kelancaran usaha, seperti surat keterangan, rekomendasi. 3. berpeluang bisa mengikuti Diklat tentang bisnis, ikut seminar dan pameran serta bergabung di berbagai event lainnya. 4. Dapat melihat berbagai data perusahaan anggota kadin Lainnya. 5. Bisa mendapatkan layanan penerbitan rekomendasi Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal Barang. 6. mendapatkan perlindungan, bimbingan juga bantuan hukum. 7. Data perusahaan tertera di website resmi 8. Dibantu dalam hal perpajakan, yakni diberi Penyuluhan tentang perpajakan 9. Bisa berkesempatan berhubungan bisnis skala besar 10. berkesempatan memperoleh layanan sms/ milis infokom kadin provinsi DKI Jakarta. Itulah manfaat yang didapat ketika kita menjadi anggota kadin. apakah anda seorang pengusaha atau pelaku bisnis?, kenapa tidak untuk segera melakukan pendaftaran sebagai anggotanya, dan rasakan manfaatnya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan bagi anda.
OurMedia. We are a professional consultant for those who participate in the auction in the private sector or the government, because we give completeness and legality of your company, so it fit and ready to compete in the age of globalization. Save your time and expand your mind, we are ready to facilitate your company in legal compliance Banyak pengusaha Kadin yang menjadi menteri dan mengisi jabatan penting di pemerintahan. Beberapa menteri Jokowi memiliki kedekatan emosional dengan Kadin. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai propengusaha. [Artikel kedua dari tiga tulisan tentang Liputan Khusus Munas Kadin] Hubungan emosional Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dengan pemerintah mungkin bisa dibilang dekat. Banyak mantan pengurus Kadin mengisi jabatan publik, hingga tak sedikit yang menilai kebijakan-kebijakan pemerintah terlalu berpihak pada pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Antonius Joenoes Supit mengatakan hubungan kerja antara pemerintah dan Kadin selama ini cukup harmonis. Dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah, Kadin selalu diajak dan dimintakan pendapat. "Sekarang itu komunikasinya lancar, karena pemerintah juga butuh pengusaha," ujarnya kepada Jumat 29/5. Dia mengakui saat ini beberapa menteri dan pejabat pemerintah berasal dari Kadin. Harapannya, orang-orang Kadin ini bisa lebih banyak membawa aspirasi pengusaha dalam perumusan kebijakan pemerintah. Saat ini Kadin Indonesia akan menggelar Musyawarah Nasional Munas, yang salah satu agendanya memilih ketua umum. Dua Wakil Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid, mendaftar dalam bursa pencalonan. Uniknya, beberapa pejabat pemerintah ikut dalam kegiatan kampanye kedua calon tersebut, seolah menyatakan dukungannya. Dalam acara Silaturahmi Nasional yang dibuat Anindya Bakrie, di Hotel Four Season Jakarta, Jumat 28/5, terlihat beberapa menteri hadir. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga hadir secara virtual. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi datang ke kampanye pencalonan Arsjadi di Senayan, pada 26 Maret lalu. Dua menteri ini bahkan aktif ikut dalam kampanye Arsjad ke daerah. Pada 19 Mei, Bahlil dan Lutfi terlihat dalam rombongan safari Arsjad ke Sulawesi Tengah. Sebelumnya, akhir Maret lalu, keduanya mendatangi beberapa daerah, seperti Sumatera Utara. Menko Luhut mengaku sempat membahas pemilihan calon ketua umum Kadin periode mendatang dengan Presiden Jokowi. Namun, Presiden menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan mendukung salah satu calon. Kadin merupakan organisasi pengusaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya pun ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Kadin sebenarnya independen, tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun politik. Meski Kadin hanya sebagai mitra pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. Namun, banyak juga yang berpendapat pemerintah dan pengusaha yang diwakili Kadin, memiliki kedekatan. Banyaknya anggota Kadin yang menjadi pejabat publik dan Kadin dinilai berperan dalam perumusan kebijakan. Saking besarnya peran Kadin Indonesia dalam perumusan kebijakan negara, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri sampai menyebut tidak ada lagi batas antara kekuasaan dan pengusaha. Pernyataan Faisal ini mengacu pada banyaknya pejabat publik yang merupakan pemilik perusahaan. "Di beberapa tempat, regulator itu merangkap sebagai pengusaha. Masalahnya kita tidak punya undang-undang anti-conflict of interest," kata Faisal dalam diskusi virtual Transparency International Indonesia, Kamis, 15 April lalu. Kedekatan Kadin dengan pemerintah juga tergambar dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai pro pengusaha. Ambil contoh kebijakan Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Dalam perumusan draf UU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Satuan Tugas Satgas Bersama Pemerintah dan Kadin. Satgas ini dibentuk untuk konsultasi publik Omnibus Law. Salinan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 menyebutkan Satgas ini dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pengarah. Anggota satgas ini berjumlah 127 orang. Delapan Wakil Ketua Kadin Indonesia, seperti James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, dan Carmelita Hartoto, masuk dalam satgas tersebut. Organisasi pekerja merasa tidak dilibatkan dalam perumusan Omnibus Law. Makanya saat disahkannya UU Cipta Kerja pada Oktober 2020, organisasi pekerja terus melakukan penolakan secara besar-besaran. Sementara kalangan pengusha Kadin justru mendukung UU ini. Sebulan setelah UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi. Tim ini bertujuan menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam penyusunan aturan turunan dari UU tersebut. Tim yang beranggotakan para ahli dan tokoh akademisi dipimpin Franky Sibarani, yang juga merupakan mantan pengurus Kadin Indonesia. Mengutip catatan Indonesia Corruption Watch ICW pada Oktober 2020, anggota-anggota Satgas dipenuhi para pengusaha serta pasal-pasal di UU Cipta Kerja jelas akan menguntungkan pengusaha. "Dugaan bahwa terdapat kepentingan privat di balik UU Cipta Kerja semakin terlihat terang. Presiden RI Joko Widodo dapat disebut memfasilitasi kepentingan para pengusaha," dalam catatan tersebut. Pengusaha Kadin di Jajaran Kabinet Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Ketua Umum Kadin Indonesia mulai mengisi jabatan menteri, khususnya sektor ekonomi. Pada 2004, SBY mengangkat mantan Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia setelah Abu Rizal Bakrie kemudian digantikan oleh MS Hidayat. Pada Periode II pemerintahannya, SBY kembali menarik Ketua Umum Kadin kembali mengisi jabatan menteri. MS Hidayat didapuk sebagai Menteri Perindustrian pada 2010. Pada pemerintahan Jokowi, Ketua Umum Kadin Indonesia memang tidak mengisi jabatan menteri. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 1997-2002. Kabinet Jokowi-JK juga mengangkat Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan. Forum Grup Discussion Kadin Arief KamaludinKATADATA Pada periode II, Jokowi juga tidak memasukan Ketua Umum Kadin Indonesia dalam jajaran kabinetnya. Padahal, Rosan merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi – Ma’aruf Amin pada Pemilu 2019. Rosan sempat diisukan bakal diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM, tapi akhirnya Jokowi memutuskan menaruh Rosan sebagai Duta Besar RI di Amerika Serikat pada Maret lalu, menggantikan Wakil Ketua Kadin Indonesia, Lutfi yang menjadi Menteri Perdagangan. Meski Rosan hanya menjadi Duta Besar, Jokowi melibatkan banyak mantan pengurus-pengurus Kadin dalam jajaran kabinetnya. Sebut saja Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Marves Luhut Panjaitan, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Badan Usaha Milik negara BUMN Erick Thohir memang tidak tercatat pernah menjadi pengurus Kadin. Namun, saudaranya, Garibaldi Boy Thohir saat ini masih menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga sebelumnya merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hipmi, merupakan organisasi anggota Kadin. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan mantan ketua dan saat ini menjadi Dewan Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia. Asosiasi ini juga merupakan anggota Kadin Indonesia. Jokowi juga menarik dua Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, yakni Dato Sri Tahir dan Putri Kus Wisnu Wardani sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Halaman selanjutnya Kedekatan Emosional Kadin dan Menteri Jokowi